TEMPO.CO, Jakarta – Artikel yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini Jumat 22 November 2024 di antaranya Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mengatakan tidak ada aturan khusus soal komposisi dan latar belakang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian, Bahlil mengajak memilih pemimpin yang memiliki jaringan dengan pemerintah pusat saat ikut dalam kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Berikut ringkasannya:
1. Kata Anggota Komisi III DPR soal Pimpinan KPK Didominasi Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mengatakan tidak ada aturan khusus soal komposisi dan latar belakang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Nasir menjawab soal pimpinan KPK terpilih yang didominasi oleh sosok berlatarbelakang dari instansi penegak hukum.
“Jadi teman-teman dari masyarakat sipil tidak terwakili, dan memang tidak ada aturan yang mengharuskan seperti itu,” kata Nasir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2024.
Nasir mengatakan dalam Undang-undang tentang KPK juga tidak memberikan mandat bahwa pimpinan KPK harus mewakili institusi tertentu. “Jadi diserahkan saja kepada yang menyeleksi, baik di pemerintahan maupun di DPR,” kata dia.
Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito mengkritik komitmen Komisi bidang Hukum Dewan Perwakilan dalam memilih lima pemimpin KPK periode 2024-2029. IM57+ adalah organisasi nonpemerintah yang beranggotakan para mantan penyidik KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan pasca revisi UU KPK.
Lakso menilai DPR tak berkomitmen untuk mengembalikan maruah KPK dengan memilih lima pemimpin KPK periode mendatang tanpa keterwakilan masyarakat sipil. “Seluruh pemimpin KPK yang terpilih mewakili institusi penegak hukum dan auditor,” kata Lakso lewat keterangan tertulis, Kamis, 21 November 2024.
Lakso berpendapat, komposisi lima pemimpin KPK periode mendatang tersebut menunjukan bahwa DPR dan pemerintahan Prabowo Subianto tidak memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong reformasi KPK. Padahal reformasi KPK menjadi kunci penting dalam pemberantasan korupsi saat ini.
“Bagaimana bisa semangat reformasi dibawa ketika pimpinan KPK yang terpilih berasal dari berbagai instansi yang menjadi salah satu objek pengawasan KPK,” kata Laksi.
Sebelumnya, Komisi III telah memilih lima pimpinan KPK periode 2024-2029 melalui pemungutan suara atau voting. Lima pimpinan KPK yang meraih suara terbanyak yaitu Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo.
Setyo Bidyanto adalah perwira tinggi kepolisian yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Adapun Fitroh dan Tanak berasal dari Kejaksaan Agung. Fitroh pernah menjabat Direktur Penuntutan KPK, tapi kembali ke Kejaksaan Agung pada 2023 lalu. Lalu Tanak masih menjabat Wakil Ketua KPK periode 2019-2024.
Artikel selengkapnya
2. Bahlil: Jangan Pilih Pemimpin yang Tak Punya Jaringan di Pusat
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, hadir dalam kampanye calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Sragen pada Kamis, 21 November 2024. Dia mengajak memilih pemimpin yang memiliki jaringan dengan pemerintah pusat.
“Jangan memilih pemimpin yang tak punya jaringan di pusat. Pak Luthfi punya jaringan,” kata Bahlil dilansir dari siaran tertulis yang dibagikan Tim Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Dia mengklaim, pasangan nomor urut dua tersebut akan memajukan Kabupaten Sragen jika terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah. “Partai Golkar dan Pak Luthfi akan membangun Kabupaten Sragen menjadi lebih baik,” ucapnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut mengaku mendukung Luthfi lantaran dianggap memahami Jawa Tengah. Luthfi pernah menjabat Kapolresta Solo ketika Joko Widodo duduk sebagai wali kota. Setelah itu karier anggota polisi non Akpol itu meroket hingga menjadi Kapolda Jawa Tengah.
“Pak Luthfi tokoh yang sudah paham Jateng, dia dianggap memiliki jaringan kuat,” sebutnya. “Punya komitmen untuk memajukan Jawa Tengah.”
Artikel selengkapnya
