Rincian dan Penjelasan Seputar 7 Perpres Terbaru yang Diterbitkan Presiden Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meneken tujuh Peraturan Presiden atau Perpres menyoal kementerian koordinator di Kabinet Merah Putih pada Selasa, 5 November 2024.

Perpres tersebut memuat pengaturan mengenai tujuh kementerian koordinator yang baru dibentuk, serta kementerian dan badan lain yang berada di bawah koordinasinya. Informasi dan salinan resmi Perpres ini bisa diakses publik melalui laman jdih.setneg.go.id.

Berdasarkan salinan Perpres yang tersedia, ketujuh aturan ini mencakup sejumlah bidang penting di pemerintahan, yakni:

Perpres Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Perpres Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Perpres Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Perpres Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Perpres Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Perpres Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Ketujuh Perpres tersebut mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja dari masing-masing kementerian koordinator. Dilansir dari Antaranews, dalam aturan ini juga terdapat ketentuan peralihan yang menjelaskan pembagian tugas baru dalam struktur kementerian dan badan pemerintah.

Selain itu, terdapat Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih untuk periode 2024–2029. Dalam Perpres dituliskan bahwa ketujuh kementerian koordinator bertugas mengoordinasikan sejumlah kementerian, badan, dan lembaga yang memiliki peran strategis di bidangnya masing-masing. Berikut rinciannya:

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pertahanan
Kementerian Komunikasi dan Digital
Kejaksaan Agung
TNI
Polri
Instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:

Kementerian Hukum
Kementerian Hak Asasi Manusia
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian ESDM
Kementerian BUMN
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Kementerian Pariwisata
Instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:

Kementerian Sosial
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Koperasi
Kementerian UMKM
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
Instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan:

Kementerian ATR/BPN
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Transmigrasi
Kementerian Perhubungan
Instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:

Kementerian Agama
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Kementerian Kebudayaan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan: