TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda atau Armada Bersatu Malaysia, Muhammad Hilman Idham, menyoroti pernyataan dan pengakuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di parlemen yang membenarkan bahwa biaya delegasi perjalanan kerja ke luar negeri yang dipimpinnya hampir seluruhnya ditanggung oleh beberapa perusahaan.
“Pengakuan ini menjadi bukti matinya ‘reformasi’ yang secara tidak langsung dibungkam oleh pemerintahan ala Madani di Putrajaya,” kata Hilman dalam pernyataan tertulisnya, Jumat, 22 November 2024.
Hilman menyebut bahwa lawatan kerja Anwar Ibrahim ke Mesir, Arab Saudi, Peru, dan Brazil sejak 9 November hingga kemarin menuai kontroversi, sebab putra dan putrinya juga turut hadir dalam kunjungan tersebut. Sebelumnya, Anwar juga melakukan perjalanan ke Cina.
Anggota Dewan Negeri Selangor untuk Gombak Setia itu menuding bahwa Anwar Ibrahim telah menerima gratifikasi. Menurut Hilman, Anwar Ibrahim dapat dijerat dengan Pasal 16 Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia mengenai pelanggaran penerimaan suap.
Lebih lanjut, Hilman juga menyebut bahwa pelanggaran didasarkan Pasal 165 Kanun Keseksaan atau KUHP. Pasal tersebut, jelas Hilman, menyatakan bahwa seorang pegawai negeri yang terbukti bersalah menerima sesuatu yang berharga, tanpa imbalan, dari orang yang terlibat dalam pemeriksaan atau urusan apa pun yang dilakukan oleh pegawai negeri itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda.
Berdasarkan laporan Astro Awani, diperkirakan sekitar 70 hingga 80 persen biaya perjalanan kunjungan kerja resmi Anwar Ibrahim baru-baru ini ke lima negara ditanggung oleh Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan perusahaan swasta yang juga berpartisipasi dalam urusan tersebut.
Dilansir dari Harapan Madani, Anwar mengatakan bahwa langkah ini merupakan pendekatan lain di bawah pemerintahannya untuk memastikan bahwa pengeluaran untuk membiayai kunjungan resmi ke luar negeri dikelola seefisien mungkin.
Anwar menilai bahwa perusahaan yang membantu membiayai biaya perjalanannya adalah mereka yang mempunyai kepentingan bisnis dan investasi di negara ini.
“Kami mengundang perusahaan-perusahaan yang terlibat seperti Petronas, Sapura Energy, Yinson, Proton, dan (perusahaan semikonduktor) yang ikut menyusul dalam rombongan (nasional). Mereka membayar ongkos dan biaya,” ujar Anwar, Kamis, 21 November 2024.
