TEMPO.CO, Jakarta – Polisi Pakistan mengatakan pada Rabu 27 November 2024 telah menangkap hampir 1.000 pengunjuk rasa di ibu kota Islamabad. Mereka menuntut pembebasan mantan perdana menteri Imran Khan yang dipenjara, setelah massa diusir dari pusat kota dalam tindakan keras keamanan.
Khan telah dipenjara sejak Agustus 2023 akibat puluhan kasus hukum yang dia klaim dibuat untuk mencegah kembalinya dalam pemilu tahun ini yang dirusak oleh tuduhan kecurangan.
Sejak pemungutan suara pada Februari, partainya di Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) telah menentang tindakan keras pemerintah dengan mengadakan demonstrasi rutin. Namun, demonstrasi pada Selasa adalah yang terbesar yang menguasai ibu kota sejak pemilu.
Lebih dari 10.000 pengunjuk rasa memenuhi kota tersebut, menentang lockdown dan larangan pertemuan publik hingga melakukan bentrokan dengan 20.000 pasukan keamanan yang dikerahkan untuk mengusir mereka.
Inspektur Jenderal Polisi Islamabad Ali Nasir Rizvi mengatakan 954 pengunjuk rasa telah ditangkap antara Ahad dan Selasa, ketika massa datang dalam jarak satu mil dari lapangan umum yang ingin mereka tempati.
Pemerintah mengatakan setidaknya satu petugas polisi dan empat personel paramiliter negara telah tewas, sebelum jalan raya utama dibersihkan oleh pasukan bersenjatakan gas air mata dan pentungan pada Rabu pagi.
Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan keamanan telah “dengan berani memukul mundur para pengunjuk rasa” ketika PTI mengatakan kepada para aktivis di media sosial bahwa unjuk rasa tersebut dibatalkan “untuk sementara waktu”.
Khan membuat pernyataan dari selnya di luar Islamabad yang memanggil pendukungnya ke ibu kota pada Selasa. Massa dipimpin oleh letnan kuncinya Ali Amin Gandapur dan istrinya Bushra Bibi, yang juga dipenjara awal tahun ini namun dibebaskan bulan lalu.
“Gerakan ini terus berlanjut dan hanya akan diakhiri oleh Imran Khan,” kata Gandapur setelah mundur dari Islamabad ke provinsi barat laut Khyber Pakhtunkhwa di mana ia menjabat sebagai menteri utama.
Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyebut protes tersebut sebagai “ekstremisme”. Sejak Ahad, para menterinya mengadakan konferensi pers rutin di pusat kota Islamabad dan bersumpah tidak akan memberikan ampun kepada para pengunjuk rasa yang datang.
Namun ketika mereka mundur dari ibu kota, semakin banyak seruan untuk melakukan rekonsiliasi guna mencegah gejolak di masa depan yang berdampak pada warga negara di negara berpenduduk 240 juta jiwa tersebut.
Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa partai Khan dan Sharif harus “segera melakukan dialog politik yang bertujuan”.
“Sudah saatnya mereka menyepakati jalan damai ke depan daripada mengobarkan emosi para pekerja politik masing-masing dan membuat negara terhenti,” kata organisasi tersebut.
Michael Kugelman, direktur South Asia Institute di The Wilson Center, mengatakan di platform media sosial X bahwa “protes Pakistan tidak ada pemenangnya”.
Kemarahan terhadap pihak penguasa semakin meningkat karena tindakan keras tersebut, katanya, sementara pada saat yang sama, PTI terpaksa mundur.
“Pakistan secara keseluruhan terbebani oleh konfrontasi yang semakin memburuk,” katanya.
“Kekuatan yang berlebihan”
Pemerintahan Sharif semakin mendapat kecaman karena menerapkan tindakan keras untuk menghentikan demonstrasi PTI.
Internet seluler terputus di seluruh Islamabad, sekolah-sekolah yang tutup pada Senin tetap tutup pada Rabu, dan penghalang jalan menghalangi ribuan pekerja mencapai tempat kerja mereka.
Amnesty International mengatakan bahwa “ketika pengunjuk rasa memasuki ibu kota, aparat penegak hukum telah menggunakan kekuatan yang melanggar hukum dan berlebihan”.
Khan, mantan bintang kriket berusia 72 tahun yang karismatik, menjabat sebagai perdana menteri dari 2018 hingga 2022 dan merupakan bintang utama PTI.
Dia digulingkan melalui mosi tidak percaya setelah berselisih dengan lembaga militer yang berkuasa, yang menurut para analis merekayasa naik turunnya politisi Pakistan.
Namun sebagai pemimpin oposisi, ia memimpin kampanye pembangkangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan protes jalanan yang berubah menjadi kerusuhan yang disebut pemerintah sebagai alasan tindakan keras mereka.
PTI memenangkan lebih banyak kursi dibandingkan partai mana pun pada pemilu tahun ini, namun koalisi partai-partai yang dianggap lebih lunak terhadap pengaruh militer membuat mereka tidak bisa berkuasa.
Pilihan Editor: Aparat Keamanan Pakistan Sweeping Pendukung Imran Khan
