TEMPO.CO, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan tercatat sejumlah wilayah yang menggelar pemilihan kepala daerah atau pilkada harus dilakukan pemungutan suara susulan ataupun pencoblosan ulang. Menurut dia, pemungutan suara susulan di sejumlah wilayah karena adanya eskalasi bencana alam. “Entah itu karena gunung merapi, longsor, ataupun juga karena banjir,” ujar eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu seusai rapat pemantauan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024 di Jakarta pada Rabu, 27 November 2024.
Sejumlah menteri hadir dalam rapat pemantauan pelaksanaan Pilkada, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menteri Budi tidak memaparkan lebih lanjut wilayah mana saja yang harus dilakukan pencoblosan susulan. Selain itu, dia melanjutkan, tercatat ada beberapa wilayah yang mengalami gangguan keamanan. Namun, gangguan itu dapat diatasi aparat keamanan TNI dan Polri. “Insya Allah semua bisa dituntaskan sesuai target yang ditentukan,” ucapnya.
Dia menyoroti ihwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 2024 ini. Pilkada serentak 2024 merupakan perhelatan terbesar yang melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Karena itu, kata dia, tantangan yang dihadapi cukup besar, mulai dari kendala geografis hingga bencana alam.
Budi memastikan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dengan matang dan terpadu. “Pemerintah memastikan semua upaya telah dikerahkan untuk menjamin kelancaran dan keamanan seluruh tahapan Pilkada,” ucap Budi.
Pilihan Editor:
