TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan butuh sekitar 3 juta hektare lahan untuk mencetak sawah baru. Hal ini untuk mewujudkan program swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Karena sawah lama di Pulau Jawa sudah banyak diduduki jadi pabrik, jadi perumahan, sekolah, rumah sakit, yang itu juga baik. Tapi, kan butuh ganti,” kata Nusron di Kementerian ATR, Selasa, 5 November 2024.
Kendati begitu, Nusron mengatakan lahan 3 juta hektar masih hitungan kasar. Sebab, sebelum bicara kebutuhan lahan yang bakal disediakan kementeriannya untuk swasembada pangan, Nusron mengatakan perlu menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terlebih dulu.
“Setelah itu, kami susun LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan,” kata Nusron.
Lebih lanjut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan swasembada sudah menjadi tuntutan bagi negara-negara seluruh dunia. Telebih, situasi geopolitik memanas dan perang bisa terjadi kapan saja. Kondisi tersebut bisa mengganggu suplai bahan atau komoditas pangan, sehingga bisa mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri—bila terus bergantung pada impor.
“3 juta hektare lahan dikalkulasi, yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia,” kata AHY. “Tentu, pembukaan lahan food estate harus dikalkulasi matang, tapi revitalisasi lahan yang sudah ada juga perlu dilakukan.”
Sementara soal potensi tumpang tindih lahan untuk kebutuhan pertanian dan perumahan, AHY mengatakan persoalan ini menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan Kementerian ATR/BPN. Sebab, pemerintah saat ini memang memiliki target swasembada pangan sekaligus membangun 3 juta rumah untuk rakyat.
“Tugas ATR tidak mudah untuk menghadirkan keseimbangan. Termasuk menjaga lingkungan jangan sampai semuanya digunakan untuk beton,” kata AH. “Ini tugas yang penting dilakukan.”
