TEMPO.CO, Jakarta – Praswad Nugraha, Mantan penyidik KPK dan Pengajar Hukum Pidana Universitas Tarumanagara menyatakan bahwa pimpinan baru KPK harus siap menghadapi tuntutan sipil bagi KPK agar bisa memenuhi marwah anti-rasuahnya.
Praswad mengingatkan bahwa rekam jejak yang ditinggal eks-pemimpin KPK Firli Bahuri akan sulit dibersihkan jika pimpinan sekarang tidak memegang marwah dengan tegas.
“Amanah menjadi Pimpinan KPK akan sangat berat, seluruh mata dan telinga publik akan mengarah kepada mereka para pimpinan terpilih. Saya berharap kelima pimpinan tersebut bisa menjalankannya dengan tegak lurus sesuai dengan harapan rakyat. Karena jika tidak, kami dari sisi masyarakat sipil tidak akan tinggal diam melihat KPK dihancurkan dari dalam seperti pada era Firli Bahuri, siapa pun pelakunya akan kami lawan sekeras-kerasnya,” kata Praswad kepada tempo.co.
Praswad juga mengingatkan pekerjaan rumah KPK masihlah besar terutama beban yang harus dipegang oleh Setyo Budiyanto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.
“Di masa yang lalu Pak Setyo sudah teruji mampu memimpin Direktorat Penyidikan ditengah badai serangan balik koruptor pada saat kepemimpinan Firli Bahuri yang begitu besar daya rusaknya hingga membenamkan kepercayaan publik kepada KPK pada titik yang paling rendah dalam sejarah. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi Pak Setyo sebagai Ketua KPK selanjutnya, karena bayang-bayang kebobrokan saudara Firli Bahuri akan selalu menghantui publik,” ujar mantan Ketua IM57+ Institute.
Tak luput, Praswad juga mengingatkan agar salah satu pimpinan KPK Johanis Tanak yang terpilih seakan-akan dengan modal anti-OTT agar kembali pada koridor hukum yang berlaku dengan gencar melakukan OTT.
“Terpilihnya Johanis Tanak dengan bermodalkan seolah-olah anti OTT KPK pada kesempatan wawancara kemarin di Komisi III menjadi strategi jitu yang berhasil membuat dirinya untuk terpilih kembali. Sesuai dengan falsafah di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung. saudara Johanis Tanak benar-benar memahami di lingkungan yang anti pemberantasan korupsi, maka dirinya harus pula ikut-ikutan anti pemberantasan korupsi,” kata Praswad.
Sebelumnya, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting oleh 48 anggota Komisi III DPR dalam rapat yang berlangsung pada Kamis, 21 November 2024.
Kelima pimpinan terpilih adalah Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Dari hasil voting, Setyo Budiyanto memperoleh 46 suara dan ditunjuk oleh 45 anggota DPR sebagai Ketua KPK yang baru.
Sementara itu, Fitroh Rohcahyanto dan Johanis Tanak masing-masing meraih dukungan penuh dengan 48 suara. Agus Joko Pramono memperoleh 39 suara, dan Ibnu Basuki Widodo mendapatkan 33 suara.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan bahwa setiap anggota DPR diwajibkan memilih lima nama untuk mengisi posisi pimpinan KPK, termasuk satu nama yang akan menjabat sebagai ketua.
Proses voting ini dilakukan setelah Komisi III DPR menyelesaikan tahap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon pimpinan KPK (capim) dan calon anggota Dewan Pengawas KPK sejak Senin, 18 November 2024.
Sepuluh capim KPK yang mengikuti uji kelayakan tersebut adalah Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyanto.
Selain itu, Komisi III juga menguji 10 calon anggota Dewan Pengawas KPK. Mereka adalah Mirwazi, Elly Fariani, Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Gusrizal, Sumpeno, Chisca Mirawati, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, dan Iskandar Mz.
Proses pemilihan ini menandai langkah awal bagi kepemimpinan baru KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia untuk lima tahun mendatang.
MICHELLE GABRIELA | NANDITO PUTRA
