TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara akan segera diresmikan pada 8 November 2024 mendatang. Namun, ia tidak bisa memastikan kabar tersebut.
“Saya nggak tahu persisnya. Saya cuma menyiapkan kantornya saja,” kata Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.
Erick Thohir mendukung dibentuknya badan baru superholding BUMN bernama Danantara itu. “Kami mendukung hadirnya Danantara. Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam supaya sinergitasnya seperti apa, gitu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut, saat ini kementeriannya tengah mempersiapkan gedung yang nantinya dipergunakan sebagai kantor Danantara. Gedung tersebut, kata Erick Thohir, merupakan salah satu aset milik PT Bank Mandiri (Persero).
Ketika ditanya mengenai perusahaan BUMN mana saja yang akan tergabung dalam superholding tersebut, Erick Thohir tidak menjawab. Begitu pula ketika ditanya mengenai pembagian tugas antara Kementerian BUMN dan Danantara, Erick Thohir hanya menjawab bahwa nantinya akan dilakukan kajian mengenai hal tersebut.
“Nanti ada kajian kan. Tadi di rapat Komisi VI kita juga bicara mengenai kajian,” ucapnya.
Sebelumnya, melansir dari Antara, Presiden Prabowo Subianto melantik Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2024.
Prabowo membentuk badan baru itu untuk pengelolaan investasi. “Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap,” ujar Muliaman.
Menurut dia, BP Investasi Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Muliaman Hadad mengatakan, BP Investasi Danantara seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA), namun badan ini memiliki cakupan yang lebih luas karena juga mengelola investasi negara di luar APBN.
Pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Menurut dia, pemerintah menginginkan pengelolaan investasi yang dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa,” ujar Muliaman Hadad.
