TEMPO.CO, PANGKALPINANG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Belitung memanas menjelang pencoblosan, setelah salah satu pasangan calon diduga membagikan uang kepada masyarakat yang mau menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pembagian uang diduga dibagikan oleh tim sukses pasangan nomor urut 2 Isyak Meirobie dan Masdar Nawawi yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrat di posko pemenangan di Jalan Madura, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung sekitar pukul 11.00 WIB.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Bangka Belitung EM Osykar mengatakan peristiwa tersebut sudah ditindaklanjuti dan ditelusuri oleh pihaknya melalui pengawas pemilu di Belitung. “Kita masih menunggu update informasi hasil penelusuran peristiwa itu. Semua masih berproses dan terus kita pantau,” ujar Osykar kepada Tempo, Selasa, 26 November 2024.
Osykar menuturkan pihaknya tidak mau berasumsi memutuskan apa yang terjadi di Kabupaten Belitung adalah pelanggaran pidana pemilu. Dia mengaku ingin semua proses penelusuran pembagian uang tersebut berjalan dulu sebelum mengambil kesimpulan.
“Ini harus kita cermati apa dasar pembagian uang, apakah ada alat peraga kampanye atau ada ajakan memilih pasangan itu. Tim sudah turun ke lapangan melakukan penelusuran kebenarannya seperti apa,” ujar dia.
Menurut Osykar, pihaknya akan transparan dan terbuka untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dia berjanji semua proses tahapan pemeriksaan akan berjalan secara profesional. “Termasuk jika ada laporan masuk ke Gakkumdu pemilu. Pasti diproses selama memenuhi syarat formil dan materil. Tapi harus diputuskan dulu apakah memang pelanggaran. Sabar saja tunggu semua penulusuran selesai. Akan kita informasikan,” ujar dia.
Ketua Bawaslu Belitung, Rezeki Aris Munazar mengatakan pihaknya telah melakukan pembubaran terhadap aksi keramaian yang diduga terkait pembagian uang tersebut. “Saat kami datang ada keramaian dan massa terus berdatangan. Jadi kita berkoordinasi dengan pihak Polres Belitung untuk membubarkan karena selain mengganggu kamtibmas di masa tenang, hal ini membuat gaduh juga,” ujar dia.
Aris menuturkan pihaknya sempat menanyakan kepada tim pasangan calon terkait peristiwa tersebut dan dijawab dengan adanya pembagian gaji relawan yang sudah bekerja. “Kita pertanyakan mengapa pembagian gaji relawan dilakukan di masa tenang yang seharusnya sudah kondusif. Seharusnya gaji relawan dibagikan sebelum masa tenang supaya tidak mengganggu kondusifitas,” ujar dia.
Calon Bupati Belitung Isyak Meirobie dalam siaran persnya mengatakan warga yang hadir ke posko tersebut tercatat sebagai kader IM (Isyak Meirobie) dari berbagai tingkatan. Mereka, kata dia, menjalankan fungsi dan tugasnya dalam manajemen untuk membantu kampanye selama kurang lebih dua setengah bulan.
“Mereka adalah kader-kader manajemen IM yang perekrutannya dilakukan berdasarkan surat keputusan yang sah serta akan menerima honor saat kampanye berakhir. Pemberian gaji kader pun dilakukan secara internal di posko kemenangan IM, tanpa memasang atribut kampanye,” ujar dia.
Namun berkumpulnya para kader manajemen IM tersebut , kata Isyak, dimanfaatkan oleh orang-orang tak dikenal dengan melakukan provokasi di tempat sehingga menimbulkan kegaduhan sehingga polisi ikut turun tangan.
“Untuk meredam kegaduhan yang terjadi dan acara pemberian gaji kader manajemen IM pun terpaksa harus dibubarkan. Selain provokasi yang berujung kegaduhan, dugaan sejumlah mis informasi juga turut menyebar melalui video,” ujar dia.
Para kader manajemen IM yang datang, kata Isyak, diwajibkan untuk membawa surat-surat kelengkapan diri terkait administrasi serta surat keputusan (SK) yang menyatakan pengangkatan kader manajemen IM.
“Namun hal ini disalahpahami dengan dugaan praktik politik uang atau money politic. Kader IM yang hadir memang diwajibkan membawa KTP, Kartu Keluarga dan SK kader manajemen IM. Hal ini dilakukan sebagai syarat administrasi manajemen, bukan politik uang,” ujar Isyak.
