TEMPO.CO, Jakarta – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan mayoritas masyarakat miskin di Indonesia berada di sektor pertanian. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Sosial di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Jumat, 22 November 2024.
Dalam rapat yang membahas sinkronisasi data tunggal kemiskinan tersebut, Amalia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian. “Pertama adalah bahwa orang miskin itu mayoritas berada di sektor pertanian,” ujar Amalia kepada awak media. Berikutnya, dia mengatakan orang miskin memiliki karakteristik yang beragam, sehingga membutuhkan intervensi yang berbeda-beda.
Misalnya, kata Amalia, orang yang miskin karena tidak mampu mendapatkan pekerjaan dan orang yang miskin karena sudah melewati usia produktif memerlukan bantuan yang berbeda. Oleh karena itu, kata dia, data tunggal kemiskinan diharapkan menjadi rujukan utama kementerian dan lembaga dalam menyusun kebijakan yang menyasar masyarakat miskin.
Selain menyiapkan data tunggal kemiskinan, Amalia juga mengatakan lembaganya turut menyiapkan mekanisme tata kelola data tunggal; mulai dari siapa yang bertanggung jawab atas data tersebut serta bagaimana data tersebut akan diperbaharui.
Menurut Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, orang miskin yang belum terdata juga perlu mendapatkan perhatian khusus. “Ada banyak metode survei atau sensus pendataan yang tidak bisa menangkap orang miskin yang nomaden tempat tinggalnya, tapi mereka cukup banyak (jumlahnya),” ujar Budiman.
Selama ini, kata dia, sudah ada 154 program pengentasan kemiskinan yang tersebar di 27 kementerian. Oleh karena itu, Budiman mengatakan masih akan melakukan rapat koordinasi dengan berbagai kementerian.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan data tunggal ini akan dirampungkan secepatnya. “Targetnya kalau bisa tahun ini (selesai),” kata Saifullah
Menurut dia, data tunggal kemiskinan akan membuat kinerja kementerian menjadi lebih efektif. Saifullah juga mengatakan kementeriannya akan menindaklanjuti kebijakan umum yang dirancang oleh BP Taskin sebagai koordinator umum pengentasan kemiskinan.
