TEMPO.CO, Semarang – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, menyiagakan Satgas Anti Politik Uang menjelang pencoblosan Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Satgas akan ditugaskan untuk mengintai dan melaporkan praktik politik uang di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Anggota satgas yang berhasil mengungkap kecurangan melalui politik uang akan diberi bonus. “Ada bonus bagi yang bisa menangkap dan melaporkan ke Bawaslu, yang angkanya juga lumayan,” kata calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut satu, Hendrar Prihadi, pada Sabtu, 23 November 2024.
Hendi, sapaannya, memerintahkan Satgas Anti Politik Uang agar mendokumentasikan temuan kecurangan di lapangan selama masa tenang. Masa tenang sebelum pemungutan suara dimulai pada Ahad, 24 November hingga Selasa, 26 November 2024. “Pokoknya kalau ada bukti, kami sudah perintahkan untuk tangkap dan bawa ke Bawaslu,” ucap dia.
Menurut Hendi, politik uang merupakan tantangan dan kerawanan dalam pilkada Jawa Tengah. Selain politik uang, kontestan dan tim sukses juga kerap menggunakan cara lancung dengan memberikan barang untuk memperoleh dukungan pemilih.
Namun, dia menyebut, jika kontestan pilkada Jawa Tengah menjalankan praktik politik uang akan membutuhkan modal yang tinggi. “Masak dengan pemilih 28 juta harus pakai uang sih. Coba kalau kita ambil 18 juta saja, dikali seratus ribu rupiah, itu sudah Rp 1,8 triliun. Terus gimana itu mikirnya,” ujarnya.
Dia berharap, masyarakat semakin dewasa dan tak terpengaruh politik uang ketika memberikan suara pada 27 November 2024 mendatang. “Inginnya kami kan provinsi ini nggak kalah dengan provinsi yang ada di barat dan timur. Jawa Tengah ini punya segalanya,” ucap Hendi.
Di kontestasi pilkada Jawa Tengah, pasangan Andika-Hendi, berhadapan dengan pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, Ahmad Luhtfi-Taj Yasin.
