TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY membeberkan target jangka pendek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pembangunan difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan atau pusat politik.
Menurut AHY, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Target pembangunan ini bukan sekadar pembangunan kantor, tetapi mencakup fasilitas pendukung perumahan untuk para aparatur sipil negara (ASN).
“Targetnya, empat-lima tahun ke depan, sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat, 8 November 2024. “Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo.”
Sebelumnya, keberlanjutan pembangunan IKN menjadi pertanyaan lantaran Presiden Prabowo Subianto tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraan saat dirinya dilantik di MPR pada Minggu, 20 Oktober 2024. AHY kemudian mengatakan Prabowo memiliki keinginan melanjutkan megaproyek warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.
Hanya saja, Prabowo akan melakukan sejumlah penyesuaian. Sebab, AHY menuturkan, pemerintah memiliki prioritas pembangunan lain di seluruh tanah air. “Kita juga dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Tentu, tidak ada kata tidak terbatas kalau bicara tentang anggaran,” kata AHY, Kamis, 31 Oktober 2024
Tidak Perlu Dipaksakan
Ihwal nasib proyek IKN di era pemerintahan baru, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti pernah mengatakan pemerintah tidak perlu memaksakan pembangunan IKN. Menurutnya, sudah langkah tepat bila Presiden Prabowo melanjutkan proyek ini dengan menyesuaikan timeline dan memperhatikan anggaran.
“Pemimpin ke depan, Pak Prabowo, memang harus bijak. Jangan terlalu memaksa,” ujar Esther ketika dihubungi Tempo, Jumat, 25 Oktober 2024.
Esther mengatakan pembangunan IKN merupakan pembangunan jangka panjang dan tidak bisa rampung hanya dalam lima tahun atau satu periode pemerintahan. Menurutnya, butuh puluhan tahun untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota baru.
Pemerintah, Esther melanjutkan, bisa melanjutkan pembangunan dan memindahkan ibu kota negara ke IKN secara bertahap. Langkah ini menjadi masuk akal lantaran pembiayaannya besar. Terlebih, gelontoran investasi swasta masih seret. “Pemerintah tidak bisa memaksakan diri menggunakan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara)” ujar Esther.
Esther mengingatkan pemerintah anggaran yang dibutuhkan pemerintah bukan hanya untuk pembangunan, tetapi perlu untuk perawatan. Terlebih, sudah ada gedung-gedung yang pembangunannya rampung. Perawatab, kata dia, penting agar infrastruktur tersebut tidak rusak meski perpindahan belum dilakukan.
Pilihan Editor: Rekam Jejak Basuki Hadimuljono, Kini Menjabat Kepala Otorita IKN: Siap Perintah!
