TEMPO.CO, Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, mengatakan BI siap memberikan insentif likuiditas ke bank-bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi. Hal itu, kata dia, jadi komitmen mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo karena angka backlog perumahan yang masih tinggi.
“Pertama ke sektor konstruksi, real estate, kepemilikan rumah atau KPR, dan kepemilikan apartemen atau KPA,” kata Juda, Selasa, 20 November 2024.
Insentif likuiditas atau kebijakan likuid makroprudensial insentif yang diberikan oleh bank sentral berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah. Menurut Juda, sektor seperti perumahan yang menyerap lapangan kerja menjadi salah satu prioritas BI.
Selain itu, Juda menyinggung rasio loan to value (LTV) masih sangat terbuka untuk memberikan dukungan ke program 3 juta rumah Prabowo. Pasalnya, kata dia, LTV down payment BI masih longgar sehingga bisa mendorong kebijakan uang muka 0 persen untuk sektor properti.
“Bahkan bank juga bisa memberikan kredit dengan DP 0 persen,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon Napitupulu mengestimasi program 3 juta rumah butuh dana Rp360 triliun per tahun. Jumlah tersebut, kata dia, tidak mungkin dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga perlu mekanisme pembiayaan lain.
“Jadi mesti ada alternatif pendanaan. Kita sudah usulkan alternatif pendanaan ke Kementerian Perumahan dan Kementerian Keuangan,” kata Nixon di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 14 November 2024.
Menurutnya, program 3 juta rumah perlu perubahan skema subsidi dengan jangka waktu lebih panjang. Selain itu, angsurannya juga perlu lebih terjangkau. Mekanisme-mekanisme ini menurutnya terus didiskusikan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Seperti diketahui, BTN merupakan perbankan dengan pangsa KPR terbesar di Indonesia.
Menurut Nixon, BTN telah membantu membangun sekitar 200 ribu rumah per tahun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, biaya yang dihabiskan per tahun dengan jumlah tersebut mencapai Rp24 triliun. “Artinya nggak mungkin APBN dihabiskan hanya untuk sektor perumahan,” ujarnya.
