TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku optimis dapat menjalankan program 3 juta rumah meski anggaran di kementeriannya menurun. Dia mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 untuk Kementerian PKP turun drastis dibandingkan tahun 2024 yakni Rp 14 triliun.
“Ya, tadi saya katakan anggaran pasti kurang kalau mengacu kepada APBN 2025. Enggak mungkin itu. Kan saya sudah sampaikan kemarin Rp 14 triliun aja cuma dapat segini, apalagi kalau turun,” ujar Maruarar ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024.
Meskipun mengalami penurunan anggaran, Maruarar mengatakan kementeriannya akan tetap mengupayakan dalam program 3 juta rumah. Hal tersebut, kata dia, dengan membangun kepercayaan kepada masyarakat dari adanya kasus korupsi yang kerap terjadi.
“Tapi apakah kita menyerah? Apakah kita jadi pesimis? Saya enggak. Tentu saya sebagai Menteri yang diangkat oleh Presiden Prabowo, ya saya harus berusaha membangun kepercayaan bahwa yang kami lakukan ini benar,” tutur dia.
Lebih lanjut, Maruarar mengatakan, keterbukaan kepada masyarakat adalah prioritas utamanya dalam melakukan program 3 juta rumah. Menurutnya, upaya itu adalah hal yang harus dilakukan kementeriannya untuk mewujudkan program tersebut.
“Karena saya merasa itu yang harus kami lakukan untuk mencapai tujuan itu. Karena tanpa gotong royong, tanpa kebersamaan, ya enggak bisa,” kata Maruarar.
Iklan
Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pembangunan 3 juta rumah itu juga akan berfokus pada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Dia mengatakan, hal tersebut termasuk Aparatur Sipil Negara atau ASN yang turut memiliki pendapatan di bawah rata-rata.
“Misalnya ada ASN yang berpenghasilan rendah, ada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpenghasilan rendah, ada polisi yang berpenghasilan rendah, kemudian ada guru, ada millennial, ada yang bergerak di jaringan usaha,” ucap dia.
Dia mengatakan, pembangunan 3 juta rumah itu diwacanakan berasal dari banyaknya rumah yang tidak ditempati. Maruarar berujar, penentuan lokasi pembangunan rumah disebut-sebut akan berdekatan dengan tempat daerah perkantoran.
“Jadi kan konsep sederhananya itu harus menjadi rumah pertama. Kemudian artinya juga harus bisa berdekatan antara rumah dan tempat kerja. Itu mengurangi kemacetan dan inefisiensi,” tutur Maruarar.
Pilihan Editor: Gibran Ajak Keluarga Bermalam Minggu di Koridor Jalan Gatot Subroto Solo, Bagikan Amplop ke Pedagang
