TEMPO.CO, Jakarta – Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mempertimbangkan rencanan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk membangun pulau sampah di Kepulauan Seribu. Ia mengatakan pihaknya akan mengkaji agenda tersebut ketika terpilih sebagai gubernur dalam pemilihan kepala daerah Jakarta 2024.
“Gagasan yang baik tentunya memang perlu dipikirkan. Paling penting adalah betul-betul kalau dijalankan program ini tidak mengganggu ekosistem,” kata Pramono yang ditemui seusai blusukan di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat, 8 November 2024.
Meski begitu, Pramono memilih tak memprioritaskan pembangunan Pulau Sampah ketika ia dan pasangannya, Rano Karno, memenangkan Pilkada Jakarta. Saat berada di Pulau Lancang, politikus PDI Perjuangan ini lebih banyak membahas mengenai pemanfaatan teknologi untuk pengolahan sampah yang bertumpuk di Jakarta. “Sudah waktunya pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS) dilakukan,” kata dia.
Mantan Sekretaris Kabinet ini menyebut, teknologi pengolahan sampah seharusnya dipikirkan terlebih dulu dibandingkan untuk mencari lokasi pembuangan sampah yang baru. Ia mengklaim pengolahan sampah di Jakarta bakal sangat ideal di masa depan ketika pemerintah mampu mengembangkan teknologi pembangkit tenaga sampah tersebut.
Menurut dia, kehadiran PLTS akan berdampak terhadap sumber listrik baru bagi masyarakat sekitar. “Sehingga akan terasa betul manfaat dari pengolahan sampah ini dengan PLTS. Kalau ini bisa dijalankan, menurut saya, gagasan ini ideal banget,” ujar Pramono.
Rencana pembangunan pulau sampah ini awalnya diungkapkan oleh Heru Budi Hartono saat menjadi Penjabat Gubernur Jakarta. Heru mengatakan, ide pulau sampah tercetus karena keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah dan proses akhir sampah di daratan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Heru mencontoh pembangunan pulau sampah di Maladewa dan Singapura.
Rencana tersebut sempat menuai kritik pegiat lingkungan. Center for Energy Security Studies (CESS) menilai langkah tersebut merupakan bentuk dari kegagalan pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah di Jakarta. Adapun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengingatkan bahwa pulau sampah di Maladewa dan Singapura sesungguhnya menimbulkan sederet masalah di bidang kesehatan dan lingkungan.
Sekretaris Daerah Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan program pembangunan pulau sampah ini telah berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Joko pun meminta dukungan Kementerian Lingkungan Hidup agar program tersebut dapat terealisasi.
“Kami sudah menganggarkan itu sebagai PSN juga, sehingga ini jadi proyek yang mau tidak mau harus direalisasikan,” kata Joko saat kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, Ahad, 27 Oktober 2024.
Defara Dhanya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
