TEMPO.CO, Jakarta – Berita hoaks atau misinformasi di media sosial menjadi ancaman tertinggi dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.
Dia menila berita hoaks menjadi poin penting yang harus diantisipasi karena tidak semua orang bisa membedakan informasi yang benar dan yang bohong.
“Ada satu tambahan yang mungkin juga harus rekan-rekan ikuti terkait dengan potensi kerawanan yang terjadi di media sosial, karena saat ini kalau kita ikuti, ada 33 miliar interaksi media sosial yang mana 38 persen isinya positif, 23 persen netral, dan 29 persen negatif,” ujar Kapolri melalui keterangan resmi.
Kapolri menuturkan berita hoaks akan menimbulkan reaksi, mulai hanya sekadar dibaca, kemudian dibagikan ke orang lain. Berita hokas juga bisa menimbulkan aksi di lapangan.
Dia meminta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) siap mengatasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama penyelenggaraan Pilkada 2024, termasuk mengantisipasi penyebaran berita hoaks.
“Karena (Pilkada 2024) ini dilaksanakan serentak, tentunya rekan-rekan harus mampu melihat, mendalami potensi konflik yang terjadi, sehingga kekuatan yang rekan-rekan miliki, siap menghadapi potensi permasalahan apa pun,” ujarnya.
Kapolri Ingatkan Potensi Polarisasi di Pilkada 2024
Kapolri juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan daerah mengantisipasi potensi terjadinya polarisasi pada Pilkada 2024, khususnya wilayah dengan pasangan calon (paslon) tunggal dan dua paslon.
“Fenomena-fenomena yang harus kita perhatikan, pasangan calon hanya satu ini ada di 37 daerah. Tolong ini diantisipasi. Kemudian, ada pasangan dua calon di 202 daerah. Ini juga menjadi perhatian kita. Pasti situasinya akan hangat,” kata Kapolri.
Kapolri berharap peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi pada pilkada terdahulu dapat menjadi pembelajaran, terutama terkait dengan reaksi ketidakpuasan terhadap hasil pilkada.
“Peristiwa ketidakpuasan dalam hasil-hasil dari pilkada tersebut tentunya akan menimbulkan mulai dari sengketa sampai dengan kerusuhan karena memang isunya ini terjadi di daerah,” ujarnya.
Karena itu, dia meminta forkopimda bisa bersiap mengatasi potensi polarisasi yang diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan pilpres. Apalagi, pilkada kali ini dilakukan secara serentak.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemda Tahun 2024 dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”. Asta Cita adalah delapan misi yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
ANTARA
Pilihan editor: Alasan Pramono Anung Priotaskan Pembangunan PLTS Dibandingkan Pulau Sampah
