TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin Desk Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan di Jakarta pada Senin, 4 November 2024. Budi menuturkan Desk Pilkada menjadi satu dari tujuh prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa kerjanya karena pemerintah berupaya memastikan pilkada berjalan aman, lancar, jujur, dan adil.
Budi Gunawan menyebutkan kerja Mendagri memimpin Desk Pilkada bakal didukung oleh 17 kementerian atau lembaga yang di antaranya mencakup TNI, termasuk Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI; Polri; dan BIN.
“TNI, Polri, dan BIN semuanya mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam proses pilkada serentak yang akan datang,” kata Budi Gunawan dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam), Jakarta, Senin seperti dikutip dari Antara.
Desk Pilkada juga dibuat untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, yang ditunjukkan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). “Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI untuk tahun 2025 pada angka 81,69 sampai dengan 85,23,” tutur Budi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan pemungutan suara untuk Pilkada 2024 berlangsung serentak di 545 daerah pada 27 November 2024. Daerah-daerah itu mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
BAIS TNI dalam Indeks Kerawanan Pilkada 2024 menunjukkan sebanyak 21 provinsi diyakini rawan, dengan rincian 15 provinsi mempunyai tingkat kerawanan tinggi dan enam provinsi lainnya dengan tingkat kerawanan sedang.
Ke-15 provinsi yang tingkat kerawanannya tinggi adalah Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Di provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi, jenis kerawanannya mencakup konflik di antara pasangan calon, bentrok antarpendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis, hingga konflik bersenjata yang terjadi di Papua.
Adapun enam provinsi dengan tingkat kerawanan sedang adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Di provinsi-provinsi yang tingkat kerawanannya sedang, ancaman konflik mencakup konflik yang dipicu rivalitas antarpasangan calon, terutama yang petahana dan nonpetahana, kemudian politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
Selanjutnya, Menkopolkam bentuk 7 desk program prioritas Prabowo…
