TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani bertandang ke kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian pada Kamis, 12 Desember 2024. Selain dirinya terlihat pula perwakilan dari kementerian lainnya yang ikut hadir, salah satunya adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko Cahyanto.
Pertemuan tersebut diakui oleh Sri Mulyani, membahas terkait dengan inefisiensi investasi di Indonesia. Yang sebagaimana diketahui, skor incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi.
“Iya (membahas cara) menurunkan ICOR,” ucap Sri Mulyani ketika ditemui selepas pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah sedang membahas terkait penguatan Indonesia National Single Window. Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah ingin menguatkan peran INSW untuk dapat mewujudkan alur investasi yang lebih efisien ke depan.
“Perbaikan sistemnya, integrasi dari kementerian lembaga, integrasi pelayanan,” ujar Sri Mulyani.
Menurutnya, pemerintah akan terus mengupayakan terciptanya efisiensi dalam proses ekspor dan impor. Baik itu dari segi waktu maupun biaya, termasuk juga soal kepastian hukum bagi dunia usaha.
ICOR sendiri merupakan salah satu parameter penentu tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Dengan angka ICOR, negara dapat melakukan estimasi kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya sempat angkat bicara soal skor ICOR Indonesia yang relatif tinggi. Ketika angka ICOR yang dimiliki Indonesia masih relatif tinggi, kata Airlangga, maka level pertumbuhan yang bisa dicapai jadi semakin rendah.
“Mengenai ICOR, itu memang kita masih relatif tinggi, sedikit di atas 6. Jadi kalau investasi kita 30 persen dengan ICOR 6, sederhananya kan 30 dibagi 6, berarti pertumbuhan kita 5 persen,” kata Airlangga di Rapat Koordinasi Nasional Investasi (Rakornas) 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu, 11 Desember 2024.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat mempersoalkan ICOR Indonesia yang terbilang tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Ia menyebutkan ICOR Indonesia berada di angka 6, sementara sejumlah negara tetangga memiliki ICOR 4 atau 5.
“Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” kata dia di acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, di Istana Negara, Jakarta, 10 Desember 2024.
Nabiila Azzahra ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
