TEMPO.CO, Jakarta – Faksi-faksi Palestina, Fatah dan Hamas, telah sepakat untuk membentuk sebuah komite bersama untuk mengawasi pemerintahan di Jalur Gaza, menyusul pertemuan dengan para pejabat intelijen dan mediator di Kairo pada Minggu dan Senin.
Hamas dan Fatah telah sepakat untuk membentuk sebuah komite bersama untuk mengelola Gaza pascagenosida, menurut para negosiator dari kedua faksi Palestina setelah pembicaraan di Kairo., Minggu dan Senin.
Kesepakatan ini muncul di tengah-tengah spekulasi yang kuat mengenai masa depan Gaza dan meningkatnya kekhawatiran mengenai rekonstruksi wilayah tersebut, yang menurut para ahli dapat menelan biaya hingga $200 miliar, Middle East Monitor melaporkan.
Keputusan tersebut didasarkan pada proposal Mesir yang membayangkan komite gabungan tersebut mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan yang vital, upaya rekonstruksi, dan mengoperasikan penyeberangan perbatasan Rafah, di mana kamera-kamera akan dipasang, antara Gaza dan Mesir.
Menurut The New Arab, Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengeluarkan dekrit yang secara resmi membentuk Komite Dukungan Masyarakat (CSC), yang akan beroperasi di bawah pemerintah Palestina dan menangani masalah keuangan, administrasi, dan hukum.
Dokumen dua halaman yang menguraikan CSC melihat dewan tersebut sebagai “mengelola Jalur Gaza, melapor kepada pemerintah Palestina dan bertanggung jawab atas semua sektor termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, layanan publik dan fasilitas vital seperti bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi.”
Hal ini juga menekankan perlunya menjaga komunikasi antara pemerintah Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan komite di Gaza.
Ketentuan lainnya adalah bahwa dewan tersebut harus mengikuti sistem politik Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem, dan menekankan bahwa pembentukan dewan tersebut tidak boleh mengarah pada pemisahan Gaza dari wilayah Palestina lainnya.
Sebuah dana untuk rekonstruksi Gaza juga akan dibentuk, yang akan diawasi oleh negara-negara donor bersama dengan perwakilan dari kementerian keuangan Palestina dan asisten dari CSC.
Delegasi Fatah, yang dipimpin oleh anggota komite partai pusat Azzam Al-Ahmad, telah kembali ke Ramallah untuk meminta persetujuan akhir dari Abbas, sementara delegasi Hamas dipimpin oleh anggota biro politik Khalil Al-Hayya. Kerja sama yang jarang terjadi antara faksi-faksi yang berseteru ini terjadi setelah perpecahan pahit tahun 2007, ketika Hamas menguasai Gaza setelah kemenangan gerakan ini dalam pemilu 2006.
Haaretz melaporkan pada Senin bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang memiliki surat perintah penangkapan terhadap dirinya atas kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional, secara konsisten menentang keterlibatan Otoritas Palestina di Gaza.
Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan menanggapi kesepakatan tersebut dalam waktu 24 jam jika ada keberatan terhadap rencana tersebut. Namun, Israel menolak peran Hamas di masa depan di Gaza, yang mengelola daerah kantung tersebut hingga invasi Israel.
Sementara itu, para pemukim Israel telah menyatakan niat mereka untuk membangun pemukiman ilegal di Gaza utara, sehingga menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut tentang masa depan wilayah Palestina yang diduduki. Semua pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal menurut hukum internasional.
Hal ini terjadi sehari setelah seorang pejabat Hamas yang hadir dalam pertemuan di Kairo mengatakan kepada AFP: “Mesir, Qatar dan Turki sedang melakukan upaya keras untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
“Rakyat Palestina menunggu tekanan Amerika dan internasional terhadap (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu untuk menghentikan perang dan mencapai kesepakatan seperti yang terjadi di Lebanon.”
Para negosiator sepakat bahwa jika kesepakatan tercapai, maka penyeberangan Rafah akan dibuka pada akhir Desember, membuka jalan bagi peningkatan bantuan ke Gaza, demikian dilaporkan Arabi21.
Skala rekonstruksi yang dibutuhkan sangat mengejutkan, dengan para ahli Israel memperkirakan biaya antara $ 100-200 milyar, yang mewakili hingga 1.150% dari seluruh ekonomi Palestina. Sebagai kekuatan pendudukan, Israel memikul tanggung jawab untuk rekonstruksi Gaza di bawah hukum internasional, namun tingkat kehancuran yang terjadi menimbulkan pertanyaan tentang kelangsungan masa depan wilayah tersebut. Para analis telah lama memperingatkan bahwa tujuan Israel adalah untuk membuat Jalur Gaza tidak dapat dihuni.
