TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengklaim penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, berjalan dengan tenang dan damai. Kepala negara menyebut pilkada serentak harus menjadi proses kematangan dan pendewasaan dalam bermasyarakat.
Prabowo juga mengatakan pergantian politik dalam konteks kepala daerah itu hal biasa. “Walau ada yang belum puas dan harus diperbaiki. Harus terjadi proses pendewasaan. Yang menang biasa saja, jangan euforia yang kalah biasa saja,” kata Jenderal TNI Purnawirawan ini saat memberikan arahan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 November 2024.
Yang penting, kata Prabowo, siapa pun yang menang dalam Pilkada 2024, bekerja untuk untuk seluruh rakyat Indonesia. Mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan kondisi tenang damai harus tetap dijaga di tengah ketidakpastian global.
Pilkada serentak untuk memilih calon gubernur, bupati, dan wali kota diselenggarakan pada Rabu 27 November 2024. Pemilihan digelar di 545 daerah. Jumlah tersebut terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. KPU daerah masing-masing akan melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara hingga pertengahan Desember 2024.
KPU akan melakukan pemungutan suara susulan (PSS), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 akan digelar di 287 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin merincikan, PSS akan dilaksanakan di 231 TPS, PSL akan dilaksanakan di 10 TPS, kemudian PSU akan dilaksanakan di 46 TPS. Ia menyampaikan ini dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KPU RI, Jumat, 29 November 2024.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, menduga adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam pemenangan sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2024.
“Partai cokelat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, mungkin sebaiknya kami tidak menyebut oknum. Ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando,” kata Deddy saat konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2024.
Meski begitu, Deddy tidak menjabarkan secara rinci temuan kecurangan pilkada yang melibatkan anggota kepolisian. Dia menyatakan tidak perlu membuka informasi di masa sekarang. “Itu nanti akan menjadi bahan pembuktian di sidang,” kata Anggota Komisi VI DPR ini.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut telah memerintahkan bawahannya di daerah untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2024. Sigit mengakui masalah netralitas korps bhayangkara pasti disorot di tengah pelaksanaan pilkada serentak kali ini.
“Oleh karena itu seluruh personel harus berhati-hati dengan isu netralitas ini karena menyangkut kredibilitas di lapangan,” kata Sigit kepada Tempo melalui jawaban tertulis, Minggu, 10 November 2024.
Selain menekankan netralitas, Sigit juga meminta aparat kepolisian bersinergi dengan elemen masyarakat lainnya untuk memastikan kelancaran pilkada. “Aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memegang peran penting untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, sejuk, dan legitimate,” katanya.
Anggota Majelis Kehormatan Dewan DPR sekaligus Politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan bahwa MKD, anggota legislator Senayan yang menyebarkan narasi keterlibatan aparat kepolisian atau Partai Cokelat di Pilkada 2024. Habiburokhman mengatakan telah mendengar informasi rencana pemanggilan anggota DPR tersebut. Namun, dia tidak mengungkapkan anggota DPR yang dimaksud.
“Ada anggota DPR yang menyampaikan hal (Partai Cokelat) tersebut, dan orang itu sudah dilaporkan ke MKD,” katanya dalam konferensi pers evaluasi pelaksanaan Pilkada, dipantau secara daring dari YouTube Komisi III DPR, pada Jumat, 29 November 2024.
Ketua komisi DPR bidang hukum ini berujar, bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR itu untuk meminta keterangan dan klarifikasi terhadap pernyataannya soal Partai Cokelat. Habiburokhman mengatakan, meski anggota DPR memiliki hak berpendapat tetapi semestinya dilengkapi dengan bukti yang jelas.
Novali Panji berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Respons Legislator PDIP tentang Rencana MKD Panggil Anggota Dewan yang Singgung “Partai Cokelat”
