Sistem hukum di Indonesia memiliki berbagai jenis peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keberagaman jenis hukum ini mencerminkan kompleksitas hubungan sosial dan kebutuhan masyarakat akan aturan yang komprehensif. Untuk memahami sistem hukum di Indonesia secara lebih baik, kita perlu mengenal berbagai jenis hukum yang berlaku berdasarkan beberapa kriteria penggolongan.
1. Berdasarkan Sumbernya
Ditinjau dari sumber hukumnya, sistem hukum Indonesia mengenal beberapa jenis peraturan yang memiliki karakteristik berbeda. Hukum undang-undang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti DPR dan pemerintah. Peraturan ini bersifat resmi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional.
Hukum kebiasaan atau hukum adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai dan kebiasaan yang telah berlangsung lama. Meskipun tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan mengikat dalam komunitas tertentu dan diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional.
Hukum traktat atau perjanjian internasional merupakan kesepakatan hukum antara Indonesia dengan negara lain. Jenis hukum ini mengatur hubungan dan kerjasama internasional, serta menjadi bagian dari sistem hukum nasional setelah diratifikasi.
Hukum yurisprudensi bersumber dari putusan-putusan hakim terdahulu yang dijadikan rujukan dalam menangani kasus serupa. Keberadaan yurisprudensi membantu menciptakan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan hukum.
2. Berdasarkan Bentuknya
Dari segi bentuknya, hukum di Indonesia terbagi menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis mencakup seluruh peraturan yang terdokumentasi secara resmi, seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan berbagai peraturan tertulis lainnya. Bentuk tertulis ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam penerapannya.
Di sisi lain, hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan masyarakat tetap diakui eksistensinya. Meskipun tidak tertulis, jenis hukum ini memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama dalam komunitas adat yang masih kuat memegang tradisi.
3. Berdasarkan Sifatnya
Berdasarkan sifatnya, hukum dibedakan menjadi hukum memaksa dan hukum mengatur. Hukum memaksa adalah peraturan yang harus dilaksanakan tanpa pengecualian, seperti hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran. Tidak ada tawar-menawar dalam pelaksanaan hukum memaksa, dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hukum mengatur bersifat lebih fleksibel karena memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk membuat kesepakatan sendiri. Contohnya dalam hukum perdata, di mana para pihak dapat membuat perjanjian sesuai kesepakatan selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
4. Berdasarkan Wilayah Berlakunya
Berdasarkan wilayah berlakunya, kita mengenal hukum nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara, dan hukum lokal yang berlaku di daerah tertentu. Pembagian ini mencerminkan hierarki dan cakupan keberlakuan hukum yang berbeda-beda.
Keberagaman jenis hukum di Indonesia mencerminkan upaya negara untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan hukum masyarakat. Setiap jenis hukum memiliki fungsi dan peran yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang komprehensif. Pemahaman tentang berbagai jenis hukum ini penting bagi setiap warga negara untuk mengetahui hak dan kewajibannya, serta bagaimana berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat.
