TEMPO.CO, Jakarta – Italia pada Selasa mengatakan ada “banyak keraguan” mengenai surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menlu Italia mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menangkap Netanyahu selama dia masih memimpin pemerintahan.
Italia, yang saat ini memimpin negara-negara Kelompok Tujuh (G7), menjadi tuan rumah pertemuan para menteri luar negeri.
Menteri Luar Negeri Antonio Tajani, yang mencoba membentuk posisi bersama G7 mengenai masalah ini, mengatakan Roma memiliki banyak keraguan mengenai legalitas mandat tersebut dan diperlukan kejelasan mengenai apakah pejabat tinggi negara memiliki kekebalan dari penangkapan tersebut.
Italia telah meminta dilakukannya diskusi mengenai surat perintah penangkapan ICC di G7 pada Selasa, setelah terjadi perpecahan dalam pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni mengenai dampaknya bagi Netanyahu.
“Kami menemukan posisi bersama yang kami minta,” Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan pada konferensi pers setelah pembicaraan. Tajani mengatakan ada “banyak keraguan hukum” mengenai surat perintah tersebut, dan mengatakan “kami perlu memahami aturannya”.
“Apakah seorang kepala negara bisa ditangkap? Siapa yang akan menangkapnya?” dia bertanya. “Netanyahu tidak akan pernah pergi ke negara di mana dia bisa ditangkap,” ia menambahkan.
Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto mengatakan Roma harus mematuhi kewajibannya dan menangkap Netanyahu jika dia datang ke Itali. Sementara Matteo Salvini – pemimpin partai Liga yang juga koalisi pemeritah – mengatakan pemimpin Israel akan diterima di negara tersebut.
Sebuah sumber diplomatik mengatakan diskusi di Fiuggi “jauh lebih luas dan lebih strategis” daripada apa yang dihasilkan dalam pernyataan akhir, tanpa mengungkapkan rinciannya.
Genosida Israel di Gaza terjadi sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan ini mengakibatkan 1.139 kematian menurut Al Jazeera.
Serangan balas dendam Israel telah menewaskan sedikitnya 44.249 orang di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut angka dari kementerian kesehatan wilayah yang diakui oleh PBB.
Pilihan Editor: Italia: G7 akan Bahas Surat Penangkapan Netanyahu