TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah bakal menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, memaparkan pemerintah sudah menyiapkan insentif untuk mengantisipasi penurunan daya beli akibat kenaikan PPN tersebut.
Dwi menjelaskan penerapan PPN 12 persen sudah melalui kajian yang mendalam. “Kenaikan Tarif PPN 1 persen dibarengi dengan kebijakan pendahulu yang ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat,” ujarnya lewat pernyataan tertulis kepada Tempo, dikutip Sabtu, 23 November 2024.
Ada empat kemudahan di bidang pajak yang sudah disiapkan seiring penerapan kenaikan PPN. Pertama, keringanan pajak lewat aturan perluasan lapisan penghasilan yang dikenakan tarif terendah 5 persen. Mulanya tarif terendah 5 persen hanya untuk wajib pajak dengan pendapatan Rp 50 juta, lalu siperluas bagi wajib pajak dengan pendapatan Rp 60 juta.
Kedua, pembebasan pajak penghasilan atau 0 persen bagi wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet Rp 500 juta. Bagi penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar dikenakan tarif 0,5 persen. “Di sisi lain, sebagai wujud kegotongroyongan orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 5 miliar dikenakan tarif tertinggi sebesar 35 persen,” kata dia.
Ketiga, pengaturan ulang terkait dengan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Bagi pemberi imbalan atau perusahaan, natura dapat dibebankan sebagai biaya, namun bagi penerima dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (dengan batasan tertentu). Keempat, penurunan tarif PPh badan menjadi 22 persen.
Dwi juga merespons penolakan masyarakat terkait penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai. Menurut dia, hasil dari kebijakan penyesuaian tarif PPN akan kembali kepada rakyat dalam berbagai bentuk.
Sejumlah bentuk itu adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. “Juga subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, dan subsidi pupuk” ujar Dwi.
