TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Sukarnoputri memberikan dukungan spiritual dan berkontemplasi untuk pasangan calon yang diusung partai banteng di pilkada 2024.
“Ibu Mega hari ini tidak datang tetapi memberikan dukungan spiritual. Kemudian berzikir menggunakan tasbih warna hijau untuk melawan berbagai intimidasi dengan kekuatan kebenaran,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat menghadiri kampanye akbar Pramono-Rano, Sabtu, 23 November 2024.
Hasto meminta kepada para aparat negara untuk sama-sama menjaga gelaran pilkada dengan netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Dia membeberkan kalau netralitas itu sudah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.136/PUU-XXII/2024.
“Kami melihat berbagai intimidasi yang terjadi secara masif dan ini pasti terstruktur,” ucap Hasto, sembari menyebut, “Kami mohon dukungannya kepada masyarakat untuk sama-sama mengawal netralitas ini.”
Soal keberpihakan aparat negara dalam pilkada bukan kali ini saja disampaikan Hasto. Dia sebelumnya pernah juga menuding aparat kepolisian telah menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon di pilkada serentak 2024.
“Kami menerima begitu banyak laporan-laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dari Polri. Semula kami menyebut sebagai oknum. Tetapi melihat terjadi begitu banyak di wilayah, maka itu tidak lagi oknum,” ujar Hasto saat konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2024.
Hasto membeberkan sejumlah wilayah yang diduga terjadi penyalahgunaan kekuasaan polisi untuk pilkada, seperti di Sulawesi Utara; Boyolali, Jawa Tengah; Jawa Timur; dan Sumatera Utara. “Ini menunjukkan suatu kekhawatiran terhadap sisi-sisi gelap demokrasi yang akan mengancam pelaksanaan pilkada secara demokratis, jujur, dan adil,” kata Hasto.
Kapolri Jamin Netralitas Bawahannya
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyebut telah memerintahkan bawahannya di daerah untuk menjaga netralitas dalam pilkada serentak 2024. Sigit mengakui masalah netralitas korps bhayangkara pasti disorot di tengah pelaksanaan pilkada serentak kali ini.
“Oleh karena itu seluruh personel harus berhati-hati dengan isu netralitas ini karena menyangkut kredibilitas di lapangan,” kata Sigit kepada Tempo melalui jawaban tertulis, Minggu, 10 November 2024.
Selain menekankan netralitas, Sigit juga meminta aparat kepolisian bersinergi dengan elemen masyarakat lainnya untuk memastikan kelancaran pilkada. “Aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memegang peran penting untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, sejuk, dan legitimate,” ucap Sigit.
Untuk menjamin netralitas aparat dalam pilkada, kata dia, Polri telah melibatkan unsur-unsur pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan pada internal Polri, kata Sigit, adalah Inspektorat Pengawasan Umum dan Divisi Profesi dan Pengamanan.
Selain pengawasan internal, Sigit menyebutkan juga menggaet pengawasan oleh pihak eksternal. “Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai lembaga dan organisasi masyarakat,” katanya.
Andi Adam berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
