TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan pemerintah akan membentuk satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis. Satuan berisi 30 ribu tim itu sebagian besar akan berada di Pulau Jawa.
“Satuan pelayanan ini akan berfungsi sebagai pengambil produk lokal, dengan 85 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal,” ucap Dadan melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 November 2024.
Dalam menjalankan program ini, koperasi dan BUMDes akan berperan dalam memastikan pasokan bahan baku dari petani lokal. Dadan juga menyebut program ini akan membuka potensi pengembangan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. Ia mengatakan, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, BUMDes, dan petani diperlukan demi keberhasilan program gizi ini.
Dadan mencontohkan, pelaksanaan proyek percontohan Makan Bergizi Gratis di Warungkiara, Sukabumi selama 10 bulan ini telah menyerap banyak tenaga kerja lokal. Koperasi dan BUMDes berperan penting dalam program ini. Mereka mengoordinasikan petani dan masyarakat desa untuk menanam sayuran yang dibutuhkan oleh satuan pelayanan.
Sebelumnya, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, mengatakan, koperasi akan menyediakan pasokan susu dalam program ini. Ia mengatakan, koperasi susu memiliki potensi besar sehingga perlu diorganisisasi dan diberikan investasi berupa alat pengolahan susu yang berkualitas. Koperasi susu berkualitas itu antara lain di di Lembang, Subang, Garut, Malang, Pujon, dan Boyolali
“Koperasi susu kita hari ini baru sampai pasteurisasi, sementara untuk makan bergizi ini perlu sampai UHT. Nanti kami akan berkeliling, jika ada yang perlu penguatan modal, ada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi yang siap membiayai koperasi-koperasi lewat dana bergulir,” ucap Budi Arie.
Program Makan Bergizi Gratis akan dimulai pada 2 Januari 2025. Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanziha pun menyatakan program itu akan menyasar sekitar 15-20 juta anak pada 82 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Kami sedang menghitung berapa anak yang akan kita intervensi dari Rp 71 triliun, kurang lebih sekitar 15-20 juta anak,” kata dia dalam Diskusi Forum Merdeka Barat 9, Senin, 4 November 2024. “Memang belum seluruhnya anak Indonesia, karena dananya masih terbatas.”
